Not known Details About reformasi intelijen
Not known Details About reformasi intelijen
Blog Article
The legislation won't allow spontaneous demonstrations, Unless of course it is actually in the form of an academic Discussion board and held over a campus
The general public trauma from extraordinary intelligence ‘powers’—Specifically military intelligence—allowing control of the general public sphere as well as the political method hasn't absolutely disappeared still. In a country which has skilled 32 years of authoritarian of your Orde Baru (New Purchase) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence components in authorities businesses and ministries continues to be an essential difficulty.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
The usage of any separatist motion’s symbols, like a flag, is treason In accordance with articles or blog posts 104-107 with the Criminal Code; these content articles are already utilized in opposition to the West Papua Separatist Movement.
Together with the LPNKs, other establishments are formed by Regulations and Presidential Regulations as independent bodies. Theoretically, the difference between these unbiased bodies and LPNK is The actual fact that they are coordinated underneath a particular ministry and immediately report to the President, Even though this will likely not essentially be the case in practice. This kind of body may very well be proven in the promulgation of a specific law (e.g., the Countrywide Narcotic Company was formed by advantage of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Nationwide Narcotic Agency as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or shaped as part of Regulation to assistance the fundamental policy (e.
Societal corporations permitted to engage in economic pursuits only as a result of corporate subsidiary..
tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan reformasi intelijen indonesia bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
It is noteworthy that Soeharto’s men and women stuffed ABRI and all intelligence organizations, remaining de facto
In conclusion, we wish to underline 3 primary issues. First, the practical experience of the militarization of intelligence and the usage of intelligence organizations for the good thing about the elite need to serve as a lesson for the restructuring and reform of intelligence into a professional agency, unbiased from politics and serving the pursuits on the point out entirely.
” (an intelligence agent who only can frighten the general public by demonstrating their identities) continue to attached to our intelligence agents really should modify.
On March 1, UN human legal rights authorities expressed really serious fears concerning the deteriorating human rights condition from the Indonesian provinces of Papua and West Papua, citing surprising abuses versus indigenous Papuans, such as baby killings, disappearances, torture, and mass displacement of a minimum of 5,000 Papuans by protection forces.
The decision was taken next the issuance of a regulation in lieu from the Legislation on Mass Businesses, which has sparked worries about likely violations of the best to assemble since it grants The federal government the ability to disband mass groups without owing method.